pembagian dana desa. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang memuat rincian pagu. pembagian dana desa

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. desa-Standar/Pedoman. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. BAB II PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN Bagian Pertama Pembagian Pasal 2 Pagu Dana Desa sebesar. Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang PenjabaranKarena banyaknya pertanyaan seputar penggunaan dana desa untuk BLT desa Tahun 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Berikut ini saya berikan link download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. Persentase bantuan langsung tunai itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK. Peraturan Perundang-undangan. ang Mengingat DENGAN RAHM. Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27. Misalnya, kenapa Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor Desa, untuk seragam perangkat Desa, untuk membangun SD atau SMP, dan lain sebagainya. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS, Menimbang Mengingat a. ABSTRAK: Untuk melaksanakan PP No. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Menimbang Mengingat SETJAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019 BUPATI POHUWATO, . Baik itu, dalam segi istilah, fungsi ataupun segi sumber asal pengalokasian. Pembagian tugas kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerka Pembangunan Desa/ RKP Desa. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan. Jenis Dokumen: Peraturan Bupati: Nomor: 2: Judul: TATA CARA. Selain Perpres 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu dana desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022. Gambar: Screenshot Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. CO. Dana Desa setiap Desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa. Yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini adalah tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kbaupaten Semarang TA 2018. PERDES RKPDES. Alokasi Formulasi. BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA Pasal 2 (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilanberdasarkan: a. 6, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 4. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tata Cara Penghitungan Dana Desa Setiap Desa, 3. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020JAKARTA, KOMPAS. (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantul Tahun. Tipe Dokumen. Tempat Penetapan. TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan. 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kaur Keuangan. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen). Sesuai Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021, disebutkan, bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp. 2018. Sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras desa dalam pembangunan dan pelayanan kepada. Kebijakan dana desa tahun 2022 ini disampaikan dalam laman instagram Direktorat. Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus: DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota. a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. Tujuan dan prinsip 3. Salah satu bagian penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang. Penyaluran ADD yarlg bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa APED Desa dilakukan setiap bulannya setelah di bagi 12 (duaTata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa Tahun 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 8 a. STATUS PERATURAN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RIncian Dana Desa Setiap Desa yang. Bapak Bupati Lima. c. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020 ABSTRAK: berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK. ' Anggaran 2017. 22 Juni 2023 - 18:50 WIB. PERBUP Kab. Diluar BLT Desa: Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk desa berstatus desa mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, berupa peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata [email protected]/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan; b. Hasil Aset Desa. E. Akhirnya, Kemendesa PDTT melalui Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan ( Dirjen PDP) menerbitkan surat terbuka tertanda: 96/PRI. II. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 60 T ahun 2014 tentang. e. pemdes sokaraja lor. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL,: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan. TENTANG . T. Alokasi Dana Kampung Afirmatif yang selanjutnya disebut ADKAf adalah dana yang dialokasikan secara khusus untuk memperkuat Kampung Adat dan Persiapan Kampung Adat. Ketentuan Umum, 2. 22 Juni 2023 - 21:31 WIB. Setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 300. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber. 07/2020 ten tangdana desa. 07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. alokasi formula. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023. Dengan demikian, buku ini disusun sebagai media sosialisasi Dana Desa sekaligus pedoman bagi masyarakat, Pemerintahan Desa, serta stakeholder Desa dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan. Supratman mengambil contoh besaran dana transfer daerah jika dikalikan 15 persen untuk diterima di setiap desa. PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIKKA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa; 2. BUPATI TASIKMALAYA. Magelang No. PerbupKaro019_2020. com Telepon :. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara. peraturan bupati (perbup) no. Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 perlu diubah; b. UU Nomor 26 Tahun 2008 UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Nomor 6 Tahun 2014 UU Nomor 20 Tahun. = Rp 250 juta. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PATI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan Bupati ini tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019. BLT Dana Desa akan cair sebulan sekali dari Januari hingga Desember 2023, dengan nominal Rp300 ribu. Bagian Kedua Pembagian dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa. total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan b. Retribusi Daerah dari masing-rnasing desa. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 7. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraAlokasi Dana Desa (ADD); e. Tilep Dana Desa Rp927 Juta, Kades di Anambas Terancam 20. 255 pemerintah desa sebesar Rp 5,7 triliun sejak 2015-2018. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan. bahwa mekanime penghitungan dan pembagian Dana Desa telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nornor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 akan tetapi tahapan penyaluran Dana Desa dengan status Desa Mandiri belum diatur secara tersendiri sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019. Selain itu, tambah ia, kewajiban. alokasi Formula. Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan b. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. alokasi dasar; b. Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut : 1. U. alokasi kinerja setiap desa; dan d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una. Tauchid No 02 Kode Pos 59254; 082329720605 [email protected]Dana Alokasi Umum (DAU) Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, peraturan dana desa apa saja sih yang wajib diketahui?. Ilustrasi dana desa. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478) PMK Nomor 50/PMK. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 20212018 setelah pemerintah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp250 triliun, sejak tahun 2015. Alamat : Banjar Dinas Delod Margi Email : pemdes. 1. 07/2020 tentang Pengelolaan. Pencairan A Zokasi Dana Desa,/Nagari KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Nomor Lampiran Perihal KECAMATAN 1 (satu) rangkap Permohonan Penyaluran AlokasiDana Desa/ Nagari Tahap Dengan hormat, 20. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. A. Perubahan Peraturan tersebut yaitu Diantara Pasat 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 8a, Pasal 8b dan. Bab III Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Nagari Pasal 5; Bab IV Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari Pasal 6-Pasal 8; dan Bab V Ketentuan Penutup Pasal 9. penghasil, fleksibel terhadap penyesuaian dan perubahan pembagian persentase bagi hasil. alokasi formula setiap desa. docx 6 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Dana Desa sebesar Rp72,00 triliun, yang dialokasikan kepada daerah melalui perbaikan formulasi pengalokasian dan penyaluran, berfokus pada pemulihan. Judul. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 18 Januari 2021 Nomor 412. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa, Dan Penggunaan Dana Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun. tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 34) sebagai berikut: 1. 13. bahwa agar pelaksanaan pembagian dana desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu adanya mekanisme pembagiannya agar dapat diterima oleh masing- masing pekon secara adil dan berimbang; b. Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa; c. Pada tanggal 20 September 2021, Kemendes PDTT secara virtual telah memaparkan tentang alokasi penggunaan dana desa tahun 2022. PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022 I. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Silaturahmi Nasional APDESI Tahun. Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. ABSTRAK: - bahwa untuk memberi landasan hukum serta menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengelolaan dana desa dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; dan 5. Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Ruang Lingkup, Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Besaran ADD, Penyaluran ADD, Penggunaan ADD, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan ADD, dan Ketentuan. 2018, LL SETDA KAB. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 000,- x 12 bulan. 201/PMK. Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan, 4. METADATA PERATURAN. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan. 5. 000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah). 218 Kali: Sejarah Desa Masbagik Utara Baru: 31 Oktober 2017 | 858 Kali: Badan Permusyawaratan Desa: 05 Juni 2017 | 846 Kali: Profil Wilayah Desa: 27 Januari 2021 | 1. Dana Alokasi Umum (DAU) Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. 16 Tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Menerbitkan PMK No. Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya. Tanggal Penetapan. DANA DESA 2019 - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Contoh Berita Acara BLT Dana Desa, Notulen, dan Daftar Hadir-nya. go. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor. ABSTRAK: a. Seperti yang kita tahu, selain Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 8. tata cara-pengalokasian-pembagian-penyaluran-dana desa-ta 2021. papdua. Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati; Mengingat -2-1. Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan tata PMK Dana Desa 2023. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 DETAIL PERATURAN Abstrak. TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : a. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 DETAIL PERATURAN Abstrak. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA Pasal 3 Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. 27 July 2018 / formulasi 2018 / Tags: Dana Desa. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021. Judul. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari [email protected],- (enam puluh milyard enam ratus satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).